JAKARTA - Badan Anggaran DPR mengaku tidak diberitahu pemerintah ihwal pembelian 80 unit mobil Toyota Crown Saloon sebagai pengganti kendaraan dinas pejabat negara. Pemerintah, diakui DPR, tidak pernah menjelaskan secara terperinci anggaran yang diajukan untuk kendaraan dinas baru ini. Kepala Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan, Departemen Keuangan (Depkeu) memang sempat mengajukan anggaran mendesak untuk pembayaran pajak kendaraan sebesar Rp62,81 miliar pada 18 Oktober 2009. "Tapi tidak disertai dengan rincian mengenai status mobil tersebut," ujarnya di Jakarta, Rabu (30/12/2009). Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2009 yang disahkan Oktober 2008, kata Harry, anggaran untuk kendaraan menteri atau pejabat setingkat menteri, ketua/wakil ketua Lembaga Tinggi Negara dialokasikan di anggaran mendesak Depkeu dengan kuasa pengguna anggarannya Sekretariat Negara. Nilai alokasinya Rp63,99 miliar untuk 79 kendaraan sehingga masing-ma...
Multimedia Solution